Skip to main content

Ayo Investasi Menuju Bengkulu Maju

investasi

Gugatan Partai Golkar,
Bawaslu Bengkulu Putuskan KPU Lakukan Pelanggaran Administratif
12

Gugatan Partai Golkar, Bawaslu Tetapkan KPU Provinsi Terbukti Langgar Administratif

by Redaksi
posted onMay 29, 2019
nocomment

Bengkulu, Sibernews.co - Dari sidang putusan gugatan Partai Golkar, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, pada Selasa (28/5/2019) sore, memutuskan pihak penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi telah terbukti terjadi pelanggaran administratif.

Dari pelanggaran administrasi tersebut, menginstruksikan pihak terlapor  (KPU Provinsi Bengkulu,red) untuk membuka kembali C1 Plano dari 10 TPS di empat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sekaligus menyandingkan data yang dimiliki Partai Golkar, karena tidak sama dengan yang di plenokan oleh KPU.

“Terlapor terbukti melanggar tata cara mekanisme dan prosedural berkaitan kesalahan penulisan perolehan suara di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Satu, mengingat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dua, peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Kemudian memerintahkan terlapor yaitu KPU Provinsi untuk melakukan perbaikan administrasi dengan menyandingkan data C1 pelapor dengan C1 terlapor dengan bukti otentik, yaitu C1 plano untuk pemilu DPRD Provinsi dan terbatas pada perolehan suara sebagaimana hanya pada 10 TPS yang menjadi lokus,” ungkap pimpinan sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap.

Selain itu, dikatakan, Bawaslu juga memerintahkan terlapor untuk segera melaksanakan putusan ini paling lambat sebelum tahapan penetapan calon terpilih.“Kita minta untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, pihak terlapor KPU Provinsi Bengkulu melalui Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum Eko Sugianto usai mendengarkan putusan sidingmenjelaskan, pihaknya menghargai keputusan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkuludan akan segera menindaklanjuti keputusan tersebut,

“Kami KPU Provinsi dengan adanya keputusan ini harus berkonsultasi sekaligus berkoordinasi dulu kepada KPU RI. Meski keputusan itu akan sesegara mungkin kita laksanakan. Jika menerima keputusan itu atau tidak, kami tetap akan berkoordinasi terlebih dahulu. Begitu juga dengan keberatan yang diajukan Partai Golkar untuk membuka kembali C1 plano kita tetap menunggu petunjuk dari KPU RI. Tapi satu hal dalam undang-undang, apa yang menjadi keputusan Bawaslu, KPU wajib menindaklanjutinya.

“Keputusan itu nanti akan merubah pleno rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan sebelumnya, kita perlu berkoordinasi dulu ke KPU RI,” terangnya.

Di bagian lain pihak pelapor diwakili Asnawi A. Lamat mengungkapkan, pihaknya bersyukur atas putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang mengakomodir gugatannya.

“Apa yang dibacakan Bawaslu adalah fakta persidangan baik dari pelapor maupun dari terlapor. Kita dari Partai Golkar bersyukur apa yang diharapkan persidangan ini disesuaikan dengan yang diinginkan disandingkan kembali data untuk 10 TPS,” tutupnya. (red)

Headline

HUT RI

   Hut RI