Skip to main content
p3a
Sekertaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti

Rakor FP3A se-Sumatera Hasilkan Komitmen Bersama Implementasikan Three Ends

by Redaksi
posted onJuly 10, 2019
nocomment

Bengkulu, Sibernews.co - Penutup Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (FP3A) se-Sumatera akhirnya menghasilkan komitmen Rafflesia tahun 2019 untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Ballroom Hotel Santika, Selasa (09/07/2019) malam. Three Ends adalah program Kementerian PPA yang berarti Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Dalam acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu, yang di wakili oleh Sekertaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, ST MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Hj Foritha Ramadhani Wati, SE M Si, Kepala Dinas PPA Provinsi se-Sumatera, Kepala Dinas PPA dan PPKB se-Provinsi Bengkulu, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, serta tamu undangan.

Kegiatan tersebut mengangkat Tema Bersinergi Dalam Implementasi Three Endas di Pulau Sumatera Pada Era 4.0. Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Foritha Ramadhani Wati,  mengatakan selain komitmen rafflesia tersebut, pihaknya juga melakukan perjanjian kerja sama (PKS), tentang penanganan perempuan dan anak korban kekerasan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, bersama Kepala Dinas PPA Provinsi se-Sumatera, Kepala Dinas PPA dan PPKB se-provinsi Bengkulu, degan adanya kegiatan ini semoga dapat memperlancar kerja sama antar provinsi terutama penanganan, pemberdayaan perempuan di kawasan sumatera terkhususnya.

Pihak OPD yang membidangi P3A  di pintak untuk benar-benar bergerak pada bidangnya, serta membantu pemerintah dalam rangka lebih memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak sebagai fasilitatornya, karena pemerintah butuh adanya kerja sama yang intensif antara pihak OPD dan P3A maupun dinas lainya guna mendukung kinterja yang telah di susun bersama,ujar Nopian Andusti.

"Tentu saja ini harus bersama-sama dengan masyarakat agar ini bisa terjadi, bahwa keberadaan perempuan ini betul-betul diberdayakan dan anak-anak itu juga harus dilindungi. Mari kita akhiri three ends, dengan ini peran OPD P3A benar-benar bisa dianggap sangat penting di mata masyarakat,” pesan Sekda Provinsi Bengkulu usai menutup Rakor FP3A se-Sumatera".

Dalam penutup rapat Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (FP3A) se-Sumatera menghasilkan 5 point komitmen seluruh peserta Rakor FP3A se-Sumatera diantaranya yaitu :

Bersinergi dengan Bappeda dan Kantor Staf Presiden untuk membangun aplikasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Provinsi se-Wilayah Sumatera;

Mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan dengan strategi pengarusutamaan gender dalam segala bidang pembangunan;

Membangun sistem pelayanan yang kooperatif dalam mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antar provinsi se-Sumatera;

Merekomendasikan kepada Gubernur untuk membuat regulasi di daerah untuk membentuk satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ditingkat desa dan kelurahan di wilayah kabupaten/kota yang dimana alokasi dana melalui APBD Desa;

Menyusun kebijakan dan melaksanakan strategi dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak. (Wulan)

Bengkulu, Sibernews.co - Penutup Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (FP3A) se-Sumatera akhirnya menghasilkan komitmen rafflesia tahun 2019 untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Ballroom Hotel Santika, Selasa (09/07/2019).

Dalam acara tersebut di hadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu, yang di wakili oleh Sekertaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, ST MM,Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Hj Foritha Ramadhani Wati, SE M Si, Kepala Dinas PPA Provinsi se-Sumatera, Kepala Dinas PPA dan PPKB se-Provinsi Bengkulu, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, serta tamu undangan.

Kegiatan tersebut mengangkat Tema Bersinergi Dalam Implementasi Three Endas di Pulau Sumatera Pada Era 4.0, disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Foritha Ramadhani Wati,  mengatakan selain komitmen rafflesia tersebut, pihaknya juga melakukan perjanjian kerja sama (PKS), tentang penanganan perempuan dan anak korban kekerasan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, bersama Kepala Dinas PPA Provinsi se-Sumatera, Kepala Dinas PPA dan PPKB se-provinsi Bengkulu, degan adanya kegiatan ini semoga dapat memperlancar kerja sama antar provinsi terutama penanganan, pemberdayaan perempuan di kawasan sumatera terkhususnya.

Pihak OPD yang membidangi P3A  di pintak untuk benar-benar bergerak pada bidangnya, serta membantu pemerintah dalam rangka lebih memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak sebagai fasilitatornya, karena pemerintah butuh adanya kerja sama yang intensif antara pihak OPD dan P3A maupun dinas lainya guna mendukung kinterja yang telah di susun bersama,ujar Nopian Andusti.

"Tentu saja ini harus bersama-sama dengan masyarakat agar ini bisa terjadi, bahwa keberadaan perempuan ini betul-betul diberdayakan dan anak-anak itu juga harus dilindungi. Mari kita akhiri three ends, dengan ini peran OPD P3A benar-benar bisa dianggap sangat penting di mata masyarakat,” pesan Sekda Provinsi Bengkulu usai menutup Rakor FP3A se-Sumatera".

Dalam penutup rapat Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (FP3A) se-Sumatera menghasilkan 5 point komitmen seluruh peserta Rakor FP3A se-Sumatera diantaranya yaitu :

Bersinergi dengan Bappeda dan Kantor Staf Presiden untuk membangun aplikasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Provinsi se-Wilayah Sumatera;

Mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan dengan strategi pengarusutamaan gender dalam segala bidang pembangunan;

Membangun sistem pelayanan yang kooperatif dalam mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antar provinsi se-Sumatera;

Merekomendasikan kepada Gubernur untuk membuat regulasi di daerah untuk membentuk satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ditingkat desa dan kelurahan di wilayah kabupaten/kota yang dimana alokasi dana melalui APBD Desa;

Menyusun kebijakan dan melaksanakan strategi dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak. (Wulan)

Headline

                  porwil